Pandeglang – Pemerintah pusat telah menetapkan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perubahan tersebut tidak lain untuk terus berupaya mewujudkan ruang digital indonesia yang bersih.

“Ini dalam rangka menjaga ruang digital indonesia yang bersih sehat beretika produktif dan berkeadilan serta untuk memberikan kejelasan atas timbulnya multi tafsir dan kontroversi di masyarakat,” hal demikian dikatakan Bupati Pandeglang Irna Narulita pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) politik hukum dalam pembentukan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik, di Pendopo Pandeglang, Kamis (25/24).

Dikatakan Bupati Irna, macam-macam layanan yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggaraan sertifikasi elektronik yaitu tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, layanan pengiriman elektronik tercatat autentikasi situs website, reservasi tanda tangan elektronik dan segel elektronik identitas digital atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik.

“Dengan telah ditetapkannya uu nomor 1 tahun 2024 oleh pemerintah pusat diharapkan mampu menjaga ruang digital Indonesia yang bersih sehat beretika produktif dan berkeadilan guna mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam memanfaatkan ruang digital Indonesia,” ujarnya.

Sementara Raden Achmad Dimyati Natakusumah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sebagai Keynote Speaker pada acara FGD menyampaikan, perubahan UU ITE didasarkan pada upaya memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

“Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum,”katanya.

Hadir dalam acara ini Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Akademisi Fakultas Hukum dan Sosial Untirta Riswanda, Anggota Komisi I DPR-RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, dan peserta FGD para mantan kepala desa se Pandeglang.

Pandeglang – Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi daerah, “demikian disampaikan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor RDTR Kawasan Cibitung – Cikeusik bertempat di The Tribrata Convention Jakarta, Senin (22/1/2024).

Menurut Tanto, RDTR memiliki peran penting, salah satunya adalah mempermudah proses perizinan berusaha serta memberikan kepastian hukum kepada para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Pandeglang,”ucap Tanto.

“Apabila RDTR kawasan Cibitung – Cikeusik diterbitkan, maka akan mendongkrak pemerataan pertumbuhan ekonomi  serta akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pandeglang, “terang Tanto.

Ia menegaskan Pemerintah daerah terus berupaya untuk segera menyelesaikan RDTR Kawasan Cibitung – Cikeusik, karena kedua wilayah tersebut merupakan termasuk salah satu wilayah kawasan industri yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,”tegas Tanto.

Sementara itu,  Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang Eni Tri Setiawati mengatakan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menargetkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Cibitung – Cikeusik secepatnya bisa selesai.

“Proses tahapan RDTR kawasan Cibitung – Cikeusik sampai dengan saat ini adalah lintas sektor (Linsek), setelah tahapan ini selesai, tiga puluh hari kalender kedepan, harus segera ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup), apabila sudah ada peraturan tersebut, kawasan RDTR Cibitung – Cikeusik akan segera diterbitkan,”pungkasnya.

Pandeglang – Badan Keahlian DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana ( KUHP Baru) bertempat di Gedung Pendopo, Selasa (16/1/2024).

Dalam kesempatan secara virtual, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan saat ini Indonesia sudah memiliki Undang – undang hukum tindak pidana yakni Undang – undang No.1 tahun 2023 tentang UU hukum pidana (KUHP Baru), “katanya.

Ia mengungkapkan, dalam perkembanganya, pembaruan Undang – undang No.1 tahun 2023 mengacu pada empat misi antara lain rekodifikasi hukum pidana, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana serta adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, “ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi III Achmad Dimyati Natakusumah mengharapkan dengan telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023, dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan dengan telah diundangkanya Undang – undang Nomor 1 tahun 2023 merupakan era baru hukum pidana di indonesia, karena KHUP baru ini telah melalui proses yang panjang dalam penyusunanya, oleh karna itu kita berharap KHUP baru ini menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional indonesia, “pungkasnya.

Pandeglang – Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengucapkan terimakasih atas pengabdian AKBP Belny Warlansyah yang sudah menjabat Kapolres Pandeglang selama kurang lebih 2,5 tahun.

Hal ini terungkap pada acara pisah sambut Kapolres Pandeglang di Pendopo, Rabu malam (4/1/2024).

Akbp Belny Warlansyah saat ini dipindah tugaskan ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklat Polri). Kapolres Pandeglang saat ini dijabat oleh Akbp Oki Bagus Setiaji yang sebelumnya menjabat Kasat PJR Polda Banten.

Menurut Bupati Irna, saat AKBP Belny menjabat sebagai Kapolres Pandeglang banyak capaian keberhasilan yang ditorehkan.

“Dari mulai penggerebekan kasus narkoba, dan banyak kasus lainnya yang berhasil ditangani, kami ucapkan terimakasih,” ungkap Irna.

Bupati Irna juga berharap Akbp Belny Warlansyah ditempat tugas yang baru bisa terus meningkat karirnya. Sebab kata Bupati Irna, selama di Pandeglang banyak tugas Pemda Pandeglang terbantu oleh Forkopimda.

“Semoga karir pak Belny terus naik dan bisa terus amanah sepertihalnya saat bertugas di Pandeglang,” terangnya.

“Apa yang sudah dibangun oleh Pak Belny di Pandeglang bisa dilanjutkan oleh Kepolres yang baru pa Oki Bagus Setiaji,” pungkasnya.

Senada dengan Bupati Irna, Wakil Bupati Tanto Warsono Arban mengungkapkan, pertama kali menjabat Kapolres Pandeglang Akbp Belny pada saat itu sedang terjadi pandemi covid 19. Tentu kata Wabup Tanto, hal itu bukan hal yang mudah untuk bisa menjaga stabilitas di daerah.

“Pada saat itu butuh kerja keras dan kolaborasi dalam mewujudkan ketertiban, dan alhamdulillah pak Belny bisa mewujudkan itu, kami mengucapkan terimakasih banyak, semoga bintang nya semakin gemerlap,” ungkapnya.

Sementara Akbp Belny Warlansyah mengatakan, pihaknya selama 2,5 tahun menjabat Kapolres Pandeglang banyak suka duka yang dirasakan. Namun menurutnya hanya tiga hal yang bisa ia sampaikan pada momen pisah sambut ini.

“Pertama saya ucapkan terimakasih kepada Pemda Pandeglang dan masyarakat atas koordinasi yang terbangun, kedua kami mohon maaf dari salah dan hilap,