Kepala Dinas

(1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi informatika sandi
dan statistik;
b. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika
sandi dan statistik;
c. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan
kegiatan Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, informasi
publik dan statistik;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

a. merumuskan program kerja di lingkungan dinas berdasarkan rencana
strategis pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) dinas;

c. menyusun program kerja dan anggaran dinas;

d. menyusun kebijakan teknis di bidang dinas;

e. mengelola urusan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang
milik daerah lingkup dinas;

f. mengelola, membina dan mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara dan
aparat lingkup dinas;

g. melaksanakan kegiatan penatausahaan dinas;

h. merumuskan, menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang aplikasi
informatika dan persandian, informasi publik dan statistik;

i. melaksanakan pembinaan bidang aplikasi informatika dan persandian,
informasi publik dan statistik;

j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang aplikasi
informatika dan persandian, informasi publik dan statistik;

k. melaksanakan pengendalian bidang aplikasi informatika dan persandian,
informasi publik dan statistik;

l. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi
tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

m. menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Proses
Bisnis (Probis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penyelenggaraan kegiatan di bidang aplikasi informatika dan persandian,
informasi publik dan statistik;

n. membina, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi
teknis dan organisasi PD lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

o. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar
sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang
berlaku;

p. memberikan saran dan masukan kepada Bupati tentang langkahlangkah yang perlu diambil dalam bidang komunikasi, informatika,
sandi dan statistik;

q. melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis
dan organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menyangkut bidang
tugasnya;

r. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.